Soal Try Out Ujian Seleksi CPNS sebentar lagi pendaftaran Calon pegawai negeri Sipil akan dimulai, persiapan matang tentu menjadi modal awal untuk lolos ke tahap demi tahapan, dan berikut adalah Contoh Soal CPNS yang dapat dipelajari sekaligus digunakan sebagai sumber refrensi untuk kita semua mempersiapkan diri.
Berikut adalah contoh soal Try Out CPNS part 1 yang terdiri dari 50 Soal, mari disimak langsung pembahasan sebagai berikut:
Berikut adalah contoh soal Try Out CPNS part 1 yang terdiri dari 50 Soal, mari disimak langsung pembahasan sebagai berikut:
Soal Try Out Ujian Seleksi CPNS Bagian I
01. Hasil–hasil positif dari era Kebangkitan Nasional pertama (1908) yang membantu pembangunan, yaitu ....
(A) Hilangnya suku bangsa dan sifat kedaerahan
(B) Hilangnya kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan
(C) Terbentuknya semangat kebangsaan dan persatuan
(D) Kesadaran akan harga diri untuk hidup merdeka
(E) Berlangsungnya pembangunan secara berkesinambungan
02. Contoh Falsafah yang digunakan oleh negara lain yang tidak sesuai dengan falsafah Pancasila adalah....
(A) Menerapkan kebebasan yang bertanggung jawab
(B) Menjamin kebebasan memeluk agama
(C) Menerapkan sistem demokrasi liberal
(D) Menerapkan demokrasi sistem perwakilan
(E) Menerapkan politik luar negeri bebas dan aktif
03. Contoh pelaksanaan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari–hari adalah....
(A) Hidup hemat, cermat, tepat dan bermanfaat
(B) Bergaya hidup hemat sesuai kemampuan
(C) Selalu berkekurangan dalam memenuhi kebutuhan
(D) Menggunakan harta benda harus memberi manfaat
(E) Hati–hati dalam menggunakan harta benda
04. Upaya yang dilakukan dalam menghindari bentrokan dalam kehidupan bermasyarakat, maka setiap orang harus mampu....
(A) Menasehati orang lain untuk kebaikan
(B) Menahan diri dalam pergaulan
(C) Menjaga dan memelihara keamanan kampung
(D) Menjalankan kewajiban dengan baik
(E) Saling menghargai antar sesama
05. Untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila tidak dapat dilakukan secara sporadis tetapi harus berkelanjutan dan bersungguh–sungguh. Untuk itu diperlukan pemimpin....
(A) Yang dikenal dan dipercaya oleh masyarakat
(B) Yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas
(C) Yang mengenal situasi dan kondisi bangsa, mampu melihat jauh ke depan dan berfikir secara rasional
(D) Yang memiliki pengalaman
(E) Semua jawaban benar
06. Di dalam negara Pancasila sebagai negara hukum, Hak Asasi Manusia yang bersifat universal dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 yaitu....
(A) alinea keempat
(B) alinea kedua
(C) alinea pertama
(D) alinea ketiga
(E) semua jawaban benar
07. Hak asasi di bidang kesejahteraan sosial sesuai sila dari Pancasila yaitu....
(A) Sila pertama
(B) Sila kedua
(C) Sila ketiga
(D) Sila kelima
(E) Sila keempat
08. Yang dimaksud hukum positif adalah....
(A) Hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih.
(B) Hukum yang teratur seperti hukum alam
(C) Hukum yang merupakan kebiasaan–kebiasaan dalam masyarakat
(D) Hukum yang sedang berlaku dalam suatu negara untuk waktu sekarang ini
(E) Hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara
09. Seorang pria keturunan Cina yang baru beristri, berimigrasi ke suatu negara, misalnya negara A, keluarga tersebut belum merubah status kewarganegaraannya. Beberapa tahun kemudian keluarga itu melahirkan anak. Jika negara A tersebut menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis, maka anak tersebut memiliki status kewarganegaraan....
(A) Negara Cina
(B) Negara A
(C) Bipatride
(D) Apatride
(E) Semua jawaban benar
10. Pasal 31 ayat (2) mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran (pendidikan) nasional yang diatur dengan undang–undang. Hal ini secara aktual menunjukkan bahwa....
(A) Penyelenggaraan pendidikan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga
(B) Pemerintah berkewajiban menyusun satu pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk kurikulum nasional
(C) Perlu penyeragaman satu sistem pembelajaran secara nasional bagi setiap jenis dan jenjang pendidikan
(D) Penyelenggaraan pendidikan nasional oleh pemerintah harus didasarkan Undang–Undang tentang sistem Pendidikan Nasional
(E) Penyelenggaraan pendidikan warga negara diatur oleh pemerintah
11. Struktur pemerintahan negara Indonesia berbeda dengan teori Montesquieu yang memisahkan kekuasaan antara alat perlengkapan negara. Negara Indonesia menganut pembagian kekuasaan negara. Lembaga kenegaraan yang tidak terdapat pada teori Montesquieu adalah....
(A) DPR sebagai lembaga legislatif
(B) Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif
(C) Presiden memiliki kewenangan grasi, amnesti, dan abolisi
(D) Kehakiman sebagai lembaga yudikatif
(E) MPR sebagai lembaga legislatif
12. Pasal 24 UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain–lain badan kehakiman menurut undang–undang yang memiliki kedudukan....
(A) Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan
(B) Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang bersama dengan pemerintah dan mendukung kebijakannya
(C) Kekuasaan kehakiman sama dengan kekuasaan kejaksaan agung, sehingga keduanya tidak dapat saling menuntut
(D) Kekuasaan kehakiman berada di bawah Menteri Kehakiman sehingga secara otomatis kehakiman di bawah pemerintah
(E) Kekuasaan kehakiman sejajar dengan pemerintah sehingga sejajar pula dengan kepala negara
13. Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berarti ....
(A) tidak ada daerah otonom
(B) tidak ada wilayah administratif
(C) segala sesuatunya terpusat pada pemerintahan pusat
(D) tidak ada wilayah yang bersifat negara
(E) tidak ada pembagian kekuasaan
14. Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pemerintahan di daerah provinsi, kepala daerah yaitu gubernur menurut hierarkhi bertanggung jawab kepada....
(A) Presiden
(B) Menteri Dalam Negeri
(C) Presiden melalui Menteri Dalam Negeri
(D) Sekwilda Tingkat I
(E) Rakyat melalui DPRD
15. Manfaat filsafat Pancasila bagi setiap bidang kehidupan bangsa dan negara Indonesia adalah....
(A) memperdalam pengetahuan dan pengertian Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara
(B) menangkal budaya asing yang masuk ke Indonesia, baik secara langsung maupun melalui perantara teknologi
(C) penjelmaan dan pelaksanaannya sebagai dasar filsafat negara menjadi tujuan, pedoman, dan tata cara kehidupan bangsa
(D) perwujudan dan pelaksanaan setiap warga negara dan penyelenggara negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
(E) sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia serta akan menjiwai setiap warga negaranya
16. Berikut batas–batas wilayah daratan suatu negara, kecuali ....
(A) Sungai
(B) Gunung
(C) Pagar yang sengaja dibuat
(D) Tembok/benteng
(E) Udara
17. Jika Pengawas Pemilu menemukan pelanggaran yang mengandung unsur pidana, temuan itu diteruskan kepada ....
(A) KPU
(B) Mendagri
(C) Penyidik
(D) Kejaksaan
(E) Kehakiman
18. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan sebagai berikut, kecuali....
(A) kepentingan nasional
(B) kepastian hukum
(C) keterbukaan
(D) proporsionalitas
(E) kepentingan umum
19. Calon hakim agung diusulkan kepada DPR oleh....
(A) presiden
(B) menteri kehakiman
(C) mahkamah agung
(D) kejaksaan agung
(E) komisi yudisial
20. Menurut UUD 1945, penduduk ialah ....
(A) Semua WNI
(B) Semua makhluk yang ada di Indonesia
(C) WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
(D) Semua orang yang setia kepada NKRI
(E) WNI dan Warga Negara Asing yang sudah bermukim selama ±1 tahun di Indonesia
21. Dalam rangka netralitas PNS maka ditetapkan bahwa PNS ....
(A) tidak ikut pemilu
(B) tidak diperkenankan menggunakan hak pilihnya
(C) tidak diperkenankan menggunakan hak pilih aktifnya
(D) tidak diperkenankan menjadi pengurus/ anggota partai politik
(E) tidak diperkenankan berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu
22. Pancasila sebagai dasar negara berlaku sejak....
(A) adanya musyawarah Indonesia
(B) 17 Agustus 1945
(C) 18 Agustus 1945
(D) 1 Juni 1945
(E) Sumpah Pemuda 1928
23. Amandemen kedua UUD 1945 dilaksanakan tahun....
(A) 1999
(B) 2000
(C) 2001
(D) 2002
(E) 2003
24. Pemeriksaan atas tindak pidana dalam pemilu dilakukan oleh....
(A) polisi
(B) panwaslu
(C) pengadilan di lingkungan peradilan umum
(D) peradilan Ad Hoc hak–hak asasi manusia
(E) Pengadilan Tata Usaha Negara
25. Urusan pemerintah dapat ditugaskan pelaksanaannya kepada pemerintahan daerah dan/atau desa berdasarkan asas....
(A) desentralisasi
(B) tugas pembantuan
(C) dekonsentrasi
(D) sentralisasi
(E) pelimpahan wewenang
26. Koperasi adalah lembaga usaha yang sesuai dengan UUD 1945, khususnya ....
(A) Pasal 33 ayat 1
(B) Pasal 33 ayat 2
(C) Pasal 33 ayat 3
(D) Pasal 33 ayat 4
(E) Pasal 33 ayat 5
27. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sishankamrata sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, khususnya ....
(A) Pasal 27 ayat (3)
(B) Pasal 27 ayat (4)
(C) Pasal 30 ayat (1)
(D) Pasal 30 ayat (2)
(E) Pasal 30 ayat (3)
28. Jumlah anggota MPR hasil pemilu 2004 adalah....
(A) 450 orang
(B) 650 orang
(C) 678 orang
(D) 750 orang
(E) 825 orang
29. Susunan dan kedudukan Kepolisian Negara RI diatur dengan....
(A) UUD 1945
(B) Ketetapan MPR
(C) Undang–Undang
(D) Peraturan Presiden
(E) Peraturan Pemerintah
30. Pilkada secara langsung untuk pertama kali diatur dalam....
(A) UUD 1945
(B) UU No. 22 Tahun 1999
(C) UU No. 25 Tahun 1999
(D) UU No. 32 Tahun 2004
(E) UU No. 33 Tahun 2004
31. Yang termasuk lembaga–lembaga penyelenggara pemerintah pusat adalah....
(A) DPR
(B) MPR
(C) Departemen
(D) KPKPN
(E) PNS
32. Berikut lembaga–lembaga negara yang dimaksud dalam UUD 1945, KECUALI....
(A) Presiden
(B) MPR
(C) DPR
(D) KPKPN
(E) Yudikatif
33. MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden sebelum masa jabatannya berdasarkan keputusan ....
(A) DPR
(B) Mahkamah Konstitusi
(C) Mahkamah Agung
(D) Partai Politik
(E) Seluruh rakyat
34. Asas–asas tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN adalah....
(A) Asas kemerdekaan berpendapat
(B) Asas mendapatkan hak sebagai warga negara
(C) Asas kepastian hukum
(D) Asas kebebasan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat
(E) Asas persamaan
35. Susunan suatu departemen berdasarkan fungsinya terdiri dari unsur berikut, KECUALI....
(A) Menteri
(B) Sekjen
(C) Dirjen
(D) Pejabat Eselon
(E) Deputi Menteri
36. Sesuai Keppres No. 100 tahun 2001 terdapat Menko (menteri koordinator) yaitu....
(A) Menko bidang Kesejahteraan Nasional
(B) Menko bidang politik dan ekonomi sosial
(C) Menko bidang Perekonomian
(D) Menko bidang Sosial, Politik dan Keamanan Rakyat
(E) Menko HAM & Perundang–undangan
37. Yang bukan termasuk lembaga pemerintahan non departemen adalah....
(A) LAPAN
(B) Arsip Nasional Republik Indonesia
(C) Badan Otorita Batam
(D) Badan Standarisasi Nasional
(E) LIPI
38. Unsur–unsur pembentuk suatu negara adalah....
(A) Rakyat, wilayah yang permanen, pemerintah yang berdaulat
(B) Rakyat, wilayah yang permanen, aturan perundang–undangan
(C) Pemerintah yang berdaulat, rakyat, sumber kekayaan alam
(D) Wilayah yang permanen, rakyat, pemimpin
(E) Rakyat, kedaulatan, pengakuan
39. Di bawah ini adalah bentuk–bentuk negara menurut teori–teori modern tentang negara....
(A) Negara kerajaan, negara demokrasi, negara republik
(B) Negara republik, negara kesatuan, negara kerajaan
(C) Negara kesatuan, negara federasi
(D) Negara federasi, negara republik, negara sosialis
(E) Negara demokrasi dan kesatuan
40. Pergerakan Budi Utomo sebagai tonggak awal sejarah perjuangan nasional didirikan pada....
(A) 21 Mei 1908
(B) 20 Mei 1908
(C) 18 Mei 1908
(D) 17 Mei 1907
(E) 28 Oktober 1908
41. Penamaan Integralistik oleh Mr. Soepomo yang merupakan salah satu aliran dalam teori pembentukan negara disampaikan dalam sidang....
(A) BPUPKI
(B) PPKI
(C) Konferensi Meja Bundar
(D) Linggar Jati
(E) Konstituante
42. DPD dipilih melalui pemilu dan ditentukan setiap propinsi diwakili anggota terpilih berjumlah....
(A) 2
(B) 4
(C) 3
(D) 5
(E) 6
43. Peraturan perundang–undangan yang dibuat dalam hal ihwal kegentingan memaksa adalah....
(A) Dekrit
(B) Keppres
(C) PP
(D) PERPPU
(E) Perda
44. Badan ekstrastruktural yang dibentuk oleh pemerintahan sekarang adalah, KECUALI....
(A) Dewan Ekonomi Nasional
(B) Dewan Pertahanan Nasional
(C) Dewan Rakyat Nasional
(D) Dewan pemulihan Usaha Nasional
(E) Komisi Hukum Nasional
45. Nama kabinet sekarang adalah....
(A) Kabinet gotong royong
(B) Kabinet Indonesia bersatu
(C) Kabinet Pembangunan Nasional
(D) Kabinet Reformasi
(E) Kabinet Persatuan Nasional
46. Ciri utama demokrasi Pancasila telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu kala terutama dalam wujud …..
(A) Gotong royong membangun desa
(B) Kerjasama dalam bidang pertaninan
(C) Hubungan kekeluargaan yang akrab
(D) Musyawarah untuk mencapai mufakat
(E) Mufakat sesama pemeluk agama
47. Pancasila merupakan pedoman yang memang mungkin bisa dilaksanakan oleh manusia biasa, hal ini merupakan …..
(A) Hubungan timbal balik
(B) Penuntun sikap dan tingkah laku manusia Indonesia
(C) Kodrat manusia
(D) Pelaksanaan yang manusiawi
(E) Arah perjalanan bangsa Indonesia
48. Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Republik Indonesia antara lain mempunyai makna sebagai berikut …..
(A) Pernyataan tentang hak–hak asasi manusia
(B) Deklarasi terbentuknya bangsa dan negara
(C) Peraturan perundang–undangan yang tertinggi
(D) Sumber dari segala sumber hukum yang berlaku
(E) Pernyataan kemerdekaan Indonesia secara yang terperinci
49. Peraturan perundang–undangan tertinggi yang sekarang berlaku di Indonesia adalah …..
(A) Pancasila
(B) UUD 1945
(C) Ketetapan–ketetapan MPR
(D) Supersemar
(E) Undang–undang
50. Yang perlu dilestarikan ialah nilai–nilai dan prinsip–prinsip (asas) yang terkandung dalam UUD 1945 itu adalah nilai filosofis dan asas –asas dalam UUD 1945 yang ….
(A) Bersumber pada hukum positif
(B) Bersumber pada ajaran agama
(C) Bersumber pada adat istiadat
(D) Bersumber pada kodrat manusia
(E) Bersumber pada Pancasila
SOAL 51-100 dapat disimak langsung Disini
(A) Hilangnya suku bangsa dan sifat kedaerahan
(B) Hilangnya kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan
(C) Terbentuknya semangat kebangsaan dan persatuan
(D) Kesadaran akan harga diri untuk hidup merdeka
(E) Berlangsungnya pembangunan secara berkesinambungan
02. Contoh Falsafah yang digunakan oleh negara lain yang tidak sesuai dengan falsafah Pancasila adalah....
(A) Menerapkan kebebasan yang bertanggung jawab
(B) Menjamin kebebasan memeluk agama
(C) Menerapkan sistem demokrasi liberal
(D) Menerapkan demokrasi sistem perwakilan
(E) Menerapkan politik luar negeri bebas dan aktif
03. Contoh pelaksanaan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari–hari adalah....
(A) Hidup hemat, cermat, tepat dan bermanfaat
(B) Bergaya hidup hemat sesuai kemampuan
(C) Selalu berkekurangan dalam memenuhi kebutuhan
(D) Menggunakan harta benda harus memberi manfaat
(E) Hati–hati dalam menggunakan harta benda
04. Upaya yang dilakukan dalam menghindari bentrokan dalam kehidupan bermasyarakat, maka setiap orang harus mampu....
(A) Menasehati orang lain untuk kebaikan
(B) Menahan diri dalam pergaulan
(C) Menjaga dan memelihara keamanan kampung
(D) Menjalankan kewajiban dengan baik
(E) Saling menghargai antar sesama
05. Untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila tidak dapat dilakukan secara sporadis tetapi harus berkelanjutan dan bersungguh–sungguh. Untuk itu diperlukan pemimpin....
(A) Yang dikenal dan dipercaya oleh masyarakat
(B) Yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas
(C) Yang mengenal situasi dan kondisi bangsa, mampu melihat jauh ke depan dan berfikir secara rasional
(D) Yang memiliki pengalaman
(E) Semua jawaban benar
06. Di dalam negara Pancasila sebagai negara hukum, Hak Asasi Manusia yang bersifat universal dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 yaitu....
(A) alinea keempat
(B) alinea kedua
(C) alinea pertama
(D) alinea ketiga
(E) semua jawaban benar
07. Hak asasi di bidang kesejahteraan sosial sesuai sila dari Pancasila yaitu....
(A) Sila pertama
(B) Sila kedua
(C) Sila ketiga
(D) Sila kelima
(E) Sila keempat
08. Yang dimaksud hukum positif adalah....
(A) Hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih.
(B) Hukum yang teratur seperti hukum alam
(C) Hukum yang merupakan kebiasaan–kebiasaan dalam masyarakat
(D) Hukum yang sedang berlaku dalam suatu negara untuk waktu sekarang ini
(E) Hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara
09. Seorang pria keturunan Cina yang baru beristri, berimigrasi ke suatu negara, misalnya negara A, keluarga tersebut belum merubah status kewarganegaraannya. Beberapa tahun kemudian keluarga itu melahirkan anak. Jika negara A tersebut menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis, maka anak tersebut memiliki status kewarganegaraan....
(A) Negara Cina
(B) Negara A
(C) Bipatride
(D) Apatride
(E) Semua jawaban benar
10. Pasal 31 ayat (2) mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran (pendidikan) nasional yang diatur dengan undang–undang. Hal ini secara aktual menunjukkan bahwa....
(A) Penyelenggaraan pendidikan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga
(B) Pemerintah berkewajiban menyusun satu pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk kurikulum nasional
(C) Perlu penyeragaman satu sistem pembelajaran secara nasional bagi setiap jenis dan jenjang pendidikan
(D) Penyelenggaraan pendidikan nasional oleh pemerintah harus didasarkan Undang–Undang tentang sistem Pendidikan Nasional
(E) Penyelenggaraan pendidikan warga negara diatur oleh pemerintah
11. Struktur pemerintahan negara Indonesia berbeda dengan teori Montesquieu yang memisahkan kekuasaan antara alat perlengkapan negara. Negara Indonesia menganut pembagian kekuasaan negara. Lembaga kenegaraan yang tidak terdapat pada teori Montesquieu adalah....
(A) DPR sebagai lembaga legislatif
(B) Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif
(C) Presiden memiliki kewenangan grasi, amnesti, dan abolisi
(D) Kehakiman sebagai lembaga yudikatif
(E) MPR sebagai lembaga legislatif
12. Pasal 24 UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain–lain badan kehakiman menurut undang–undang yang memiliki kedudukan....
(A) Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan
(B) Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang bersama dengan pemerintah dan mendukung kebijakannya
(C) Kekuasaan kehakiman sama dengan kekuasaan kejaksaan agung, sehingga keduanya tidak dapat saling menuntut
(D) Kekuasaan kehakiman berada di bawah Menteri Kehakiman sehingga secara otomatis kehakiman di bawah pemerintah
(E) Kekuasaan kehakiman sejajar dengan pemerintah sehingga sejajar pula dengan kepala negara
13. Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berarti ....
(A) tidak ada daerah otonom
(B) tidak ada wilayah administratif
(C) segala sesuatunya terpusat pada pemerintahan pusat
(D) tidak ada wilayah yang bersifat negara
(E) tidak ada pembagian kekuasaan
14. Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pemerintahan di daerah provinsi, kepala daerah yaitu gubernur menurut hierarkhi bertanggung jawab kepada....
(A) Presiden
(B) Menteri Dalam Negeri
(C) Presiden melalui Menteri Dalam Negeri
(D) Sekwilda Tingkat I
(E) Rakyat melalui DPRD
15. Manfaat filsafat Pancasila bagi setiap bidang kehidupan bangsa dan negara Indonesia adalah....
(A) memperdalam pengetahuan dan pengertian Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara
(B) menangkal budaya asing yang masuk ke Indonesia, baik secara langsung maupun melalui perantara teknologi
(C) penjelmaan dan pelaksanaannya sebagai dasar filsafat negara menjadi tujuan, pedoman, dan tata cara kehidupan bangsa
(D) perwujudan dan pelaksanaan setiap warga negara dan penyelenggara negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
(E) sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia serta akan menjiwai setiap warga negaranya
16. Berikut batas–batas wilayah daratan suatu negara, kecuali ....
(A) Sungai
(B) Gunung
(C) Pagar yang sengaja dibuat
(D) Tembok/benteng
(E) Udara
17. Jika Pengawas Pemilu menemukan pelanggaran yang mengandung unsur pidana, temuan itu diteruskan kepada ....
(A) KPU
(B) Mendagri
(C) Penyidik
(D) Kejaksaan
(E) Kehakiman
18. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan sebagai berikut, kecuali....
(A) kepentingan nasional
(B) kepastian hukum
(C) keterbukaan
(D) proporsionalitas
(E) kepentingan umum
19. Calon hakim agung diusulkan kepada DPR oleh....
(A) presiden
(B) menteri kehakiman
(C) mahkamah agung
(D) kejaksaan agung
(E) komisi yudisial
20. Menurut UUD 1945, penduduk ialah ....
(A) Semua WNI
(B) Semua makhluk yang ada di Indonesia
(C) WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
(D) Semua orang yang setia kepada NKRI
(E) WNI dan Warga Negara Asing yang sudah bermukim selama ±1 tahun di Indonesia
21. Dalam rangka netralitas PNS maka ditetapkan bahwa PNS ....
(A) tidak ikut pemilu
(B) tidak diperkenankan menggunakan hak pilihnya
(C) tidak diperkenankan menggunakan hak pilih aktifnya
(D) tidak diperkenankan menjadi pengurus/ anggota partai politik
(E) tidak diperkenankan berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu
22. Pancasila sebagai dasar negara berlaku sejak....
(A) adanya musyawarah Indonesia
(B) 17 Agustus 1945
(C) 18 Agustus 1945
(D) 1 Juni 1945
(E) Sumpah Pemuda 1928
23. Amandemen kedua UUD 1945 dilaksanakan tahun....
(A) 1999
(B) 2000
(C) 2001
(D) 2002
(E) 2003
24. Pemeriksaan atas tindak pidana dalam pemilu dilakukan oleh....
(A) polisi
(B) panwaslu
(C) pengadilan di lingkungan peradilan umum
(D) peradilan Ad Hoc hak–hak asasi manusia
(E) Pengadilan Tata Usaha Negara
25. Urusan pemerintah dapat ditugaskan pelaksanaannya kepada pemerintahan daerah dan/atau desa berdasarkan asas....
(A) desentralisasi
(B) tugas pembantuan
(C) dekonsentrasi
(D) sentralisasi
(E) pelimpahan wewenang
26. Koperasi adalah lembaga usaha yang sesuai dengan UUD 1945, khususnya ....
(A) Pasal 33 ayat 1
(B) Pasal 33 ayat 2
(C) Pasal 33 ayat 3
(D) Pasal 33 ayat 4
(E) Pasal 33 ayat 5
27. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sishankamrata sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, khususnya ....
(A) Pasal 27 ayat (3)
(B) Pasal 27 ayat (4)
(C) Pasal 30 ayat (1)
(D) Pasal 30 ayat (2)
(E) Pasal 30 ayat (3)
28. Jumlah anggota MPR hasil pemilu 2004 adalah....
(A) 450 orang
(B) 650 orang
(C) 678 orang
(D) 750 orang
(E) 825 orang
29. Susunan dan kedudukan Kepolisian Negara RI diatur dengan....
(A) UUD 1945
(B) Ketetapan MPR
(C) Undang–Undang
(D) Peraturan Presiden
(E) Peraturan Pemerintah
30. Pilkada secara langsung untuk pertama kali diatur dalam....
(A) UUD 1945
(B) UU No. 22 Tahun 1999
(C) UU No. 25 Tahun 1999
(D) UU No. 32 Tahun 2004
(E) UU No. 33 Tahun 2004
31. Yang termasuk lembaga–lembaga penyelenggara pemerintah pusat adalah....
(A) DPR
(B) MPR
(C) Departemen
(D) KPKPN
(E) PNS
32. Berikut lembaga–lembaga negara yang dimaksud dalam UUD 1945, KECUALI....
(A) Presiden
(B) MPR
(C) DPR
(D) KPKPN
(E) Yudikatif
33. MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden sebelum masa jabatannya berdasarkan keputusan ....
(A) DPR
(B) Mahkamah Konstitusi
(C) Mahkamah Agung
(D) Partai Politik
(E) Seluruh rakyat
34. Asas–asas tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN adalah....
(A) Asas kemerdekaan berpendapat
(B) Asas mendapatkan hak sebagai warga negara
(C) Asas kepastian hukum
(D) Asas kebebasan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat
(E) Asas persamaan
35. Susunan suatu departemen berdasarkan fungsinya terdiri dari unsur berikut, KECUALI....
(A) Menteri
(B) Sekjen
(C) Dirjen
(D) Pejabat Eselon
(E) Deputi Menteri
36. Sesuai Keppres No. 100 tahun 2001 terdapat Menko (menteri koordinator) yaitu....
(A) Menko bidang Kesejahteraan Nasional
(B) Menko bidang politik dan ekonomi sosial
(C) Menko bidang Perekonomian
(D) Menko bidang Sosial, Politik dan Keamanan Rakyat
(E) Menko HAM & Perundang–undangan
37. Yang bukan termasuk lembaga pemerintahan non departemen adalah....
(A) LAPAN
(B) Arsip Nasional Republik Indonesia
(C) Badan Otorita Batam
(D) Badan Standarisasi Nasional
(E) LIPI
38. Unsur–unsur pembentuk suatu negara adalah....
(A) Rakyat, wilayah yang permanen, pemerintah yang berdaulat
(B) Rakyat, wilayah yang permanen, aturan perundang–undangan
(C) Pemerintah yang berdaulat, rakyat, sumber kekayaan alam
(D) Wilayah yang permanen, rakyat, pemimpin
(E) Rakyat, kedaulatan, pengakuan
39. Di bawah ini adalah bentuk–bentuk negara menurut teori–teori modern tentang negara....
(A) Negara kerajaan, negara demokrasi, negara republik
(B) Negara republik, negara kesatuan, negara kerajaan
(C) Negara kesatuan, negara federasi
(D) Negara federasi, negara republik, negara sosialis
(E) Negara demokrasi dan kesatuan
40. Pergerakan Budi Utomo sebagai tonggak awal sejarah perjuangan nasional didirikan pada....
(A) 21 Mei 1908
(B) 20 Mei 1908
(C) 18 Mei 1908
(D) 17 Mei 1907
(E) 28 Oktober 1908
41. Penamaan Integralistik oleh Mr. Soepomo yang merupakan salah satu aliran dalam teori pembentukan negara disampaikan dalam sidang....
(A) BPUPKI
(B) PPKI
(C) Konferensi Meja Bundar
(D) Linggar Jati
(E) Konstituante
42. DPD dipilih melalui pemilu dan ditentukan setiap propinsi diwakili anggota terpilih berjumlah....
(A) 2
(B) 4
(C) 3
(D) 5
(E) 6
43. Peraturan perundang–undangan yang dibuat dalam hal ihwal kegentingan memaksa adalah....
(A) Dekrit
(B) Keppres
(C) PP
(D) PERPPU
(E) Perda
44. Badan ekstrastruktural yang dibentuk oleh pemerintahan sekarang adalah, KECUALI....
(A) Dewan Ekonomi Nasional
(B) Dewan Pertahanan Nasional
(C) Dewan Rakyat Nasional
(D) Dewan pemulihan Usaha Nasional
(E) Komisi Hukum Nasional
45. Nama kabinet sekarang adalah....
(A) Kabinet gotong royong
(B) Kabinet Indonesia bersatu
(C) Kabinet Pembangunan Nasional
(D) Kabinet Reformasi
(E) Kabinet Persatuan Nasional
46. Ciri utama demokrasi Pancasila telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu kala terutama dalam wujud …..
(A) Gotong royong membangun desa
(B) Kerjasama dalam bidang pertaninan
(C) Hubungan kekeluargaan yang akrab
(D) Musyawarah untuk mencapai mufakat
(E) Mufakat sesama pemeluk agama
47. Pancasila merupakan pedoman yang memang mungkin bisa dilaksanakan oleh manusia biasa, hal ini merupakan …..
(A) Hubungan timbal balik
(B) Penuntun sikap dan tingkah laku manusia Indonesia
(C) Kodrat manusia
(D) Pelaksanaan yang manusiawi
(E) Arah perjalanan bangsa Indonesia
48. Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Republik Indonesia antara lain mempunyai makna sebagai berikut …..
(A) Pernyataan tentang hak–hak asasi manusia
(B) Deklarasi terbentuknya bangsa dan negara
(C) Peraturan perundang–undangan yang tertinggi
(D) Sumber dari segala sumber hukum yang berlaku
(E) Pernyataan kemerdekaan Indonesia secara yang terperinci
49. Peraturan perundang–undangan tertinggi yang sekarang berlaku di Indonesia adalah …..
(A) Pancasila
(B) UUD 1945
(C) Ketetapan–ketetapan MPR
(D) Supersemar
(E) Undang–undang
50. Yang perlu dilestarikan ialah nilai–nilai dan prinsip–prinsip (asas) yang terkandung dalam UUD 1945 itu adalah nilai filosofis dan asas –asas dalam UUD 1945 yang ….
(A) Bersumber pada hukum positif
(B) Bersumber pada ajaran agama
(C) Bersumber pada adat istiadat
(D) Bersumber pada kodrat manusia
(E) Bersumber pada Pancasila
SOAL 51-100 dapat disimak langsung Disini
